Wali Kota Lubuk Linggau Terima Audiensi Pengurus Daerah Notaris
LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat menerima audiensi dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia–Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengda INI–IPPAT) di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis (21/8/2025).
Audiensi tersebut membahas rencana pelaksanaan Konferensi Daerah dan pelantikan notaris yang akan digelar dalam waktu dekat.
Dalam pertemuan tersebut, H. Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau siap memberikan dukungan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para notaris.
Ia juga berharap agar peran notaris di daerah ini dapat semakin optimal, khususnya dalam hal mendukung peningkatan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu, Wali Kota juga mengingatkan bahwa Pemkot telah melakukan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp150.000 bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang berlaku mulai 18 Agustus hingga 18 September 2025.
Ia juga menegaskan penghapusan denda PBB untuk tahun 2025 sebagai bentuk keringanan kepada warga.
Sementara itu, Ketua Pengda INI–IPPAT MLM, Sylvia Rossa, menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan dan konferensi daerah notaris Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara (MLM) direncanakan akan digelar di Hotel Grand Zuri pada tanggal 30 Agustus 2025.
Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkot terhadap agenda yang akan memperkuat sinergi antara notaris dan pemerintah daerah.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Heri Suryanto, Kabag Hukum Ariesta Pranasuri, serta Kabag Pemerintahan Ira Dwi Ariyati.(*Acm).
Berita Terkait
Wali Kota Lubuk Linggau Ambil Rapor Anak, Dukung Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah
Pendidikan•19 Juli 2026
Staf Ahli l Hadiri Haflah dan Pentas Seni PPM Uswatun Hasanah
Keagamaan•17 Juli 2026
wali kota dan wakil wali kota ikuti kegiatan senam bersama di alun alun merdeka
Olahraga•4 hari yang lalu
Pejabat Pemkot Lubuk Linggau Ikuti Webinar Seri 1 Program Pariwara Anti Korupsi 2026
pemerintahan•1 minggu yang lalu